Aturan Properti Makin Perberat Pengembang


PROPERTY BATAM news – Pengamat Hukum Properti Erwin Kallo menilai banyak peraturan perundang-undangan yang hingga saat ini menjerat pebisnis properti khususnya pengembang. Setidaknya ada 3 aturan hukum yang mengancam bisnis properti.

Pertama ada Undang-undang Perumahan dan kawasan pemukiman tahun 2011. Menurutnya UU ini sebenarnya tujuannya baik yakni untuk melindungi konsumen, namun mengancam bisnis pengembang  menengah kecil, karena harus menyelesaikan 20 persen dari unit yang akan dipasarkan.

Bagi developer besar seperti Ciputra, Lippo, Bakrie, Agung Podomoro syarat itu tidak ada masalah karena modalnya sangat besar.

Bagi mereka developer menengah kecil yang bangun pemukiman di perkampungan, membuka lahan pemukiman baru pelosok ini jadi masalah, karena modal mereka sedikit dan harus diputar-putar salah satunya dengan menjual rumah yang sudah jadi dulu.

Peraturan yang lain diungkapkan Erwin, Undang-undang No. 20/2011 tentang pembangunan rumah susun, tujuannya bagus dimana setiap developer yang bangun rumah susun, apartemen, kondotel, kondominium wajib membuat 20% rumah susun murah untuk rakyat.

“Tujuannya kan baik, subsidi silang. Orang kaya bangunin rumah susun bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR),” katanya.

Tetapi jadi masalah ini undang-undang ada unsur wajibnya, berlaku seluruh Indonesia. “Ada rekan kami bangun kondotel di Sorong dan Samarinda, dia bingung masa 20 persen mau dibangunin  rumah susun?, siapa yang mau beli atau tinggal,” ujarnya.

Didaerah-daerah seperti itu tanahnya luas, Pemda disana justru memperluas pembangunan. “Rusun kan cocoknya untuk daerah perkotaan yang lahan hunian semakin sempit, kalau disana siapa yang mau, tapi kalau bangun bukan rusun, bisa jadi masalah lagi kan kewajibannya 20% bangun Rumah Susun,” tutur pendiri Erwin Kallo & Co ini.

Satu lagi diungkapkannya, yaitu PP nNo 11/2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, ini peraturan tidak manusiawi lagi dan bisa dijadikan alat pemerasan oleh oknum kepada para developer.

“Kalau ada tanah yang nganggur selama 3 tahun, akan dirampas oleh negara tanpa ada ganti rugi sama sekali dan dibagi-bagi kan kepada rakyat,” ujarnya.

Tujuannya baik, khususnya bagi tanah perkebunan dan pertanian, kalau tidak diapa-apakan bisa dibagi ke petani untuk digarap.

“Disini masalahnya, bagi developer membeli tanah jauh dipelosok harganya masih murah, nanti pas daerah tersebut berkembang baru mereka bangun, itu investasi, adanya PP tersebut itu tanah developer bisa direbut negara,” jelasnya.

“Tidak usah di pelosok, di tengah kota DKI Jakarta aja banyak, dan bertahun-tahun didiamkan, masa itu mau dirampas tanpa ada penggantian lagi,” imbuhnya.

Banyak lagi peraturan-peraturan aneh yang dilandaskan hanya pencitraan kepada pemimpinnya, kepada rakyatnya.

“Bilang untuk kepentingan rakyat, tapi apa, malah sengsarakan rakyat. Sudah banyak kasusnya terjadi, inikan tambah buat masalah, hukum seharusnya jadi jalan keluar dari masalah bukan menambah masalah,” tandas Erwin. (dt)

email
VN:F [1.9.17_1161]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
VN:F [1.9.17_1161]
Rating: 0 (from 0 votes)

Baca Juga: